Jakarta — Komunitas Mobil Listrik Indonesia (KOLEKSI) mendesak pemerintah untuk segera mengambil terobosan kebijakan yang lebih berani demi mempercepat transisi elektrifikasi sektor transportasi nasional. Desakan ini muncul setelah KOLEKSI menganalisis strategi sukses transisi kendaraan listrik (Electric Vehicle / EV) di kancah global melalui studi komparatif dari dua negara dengan karakteristik berbeda: Norwegia dan Ethiopia.
Transformasi masif menuju Zero Emission Vehicles (ZEV) terbukti sangat bergantung pada intervensi negara, baik melalui skema insentif fiskal jangka panjang maupun restriksi ekonomi makro yang ketat.
1. Belajar dari Norwegia: Dominasi BEV Lewat Insentif Fiskal & Infrastruktur
Dari data yang dipaparkan KOLEKSI, Norwegia saat ini memimpin adopsi EV global dengan pangsa pasar mobil listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle / BEV) menembus rekor 95,9% sepanjang 2025. Angka tersebut bahkan terus melonjak hingga mendekati 98% pada kuartal pertama 2026, menjadikan mobil konvensional (Internal Combustion Engine / ICE) sebagai anomali di negara Skandinavia tersebut.
Keberhasilan Norwegia didorong oleh konsistensi kebijakan jangka panjang, meliputi:
- Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 25% untuk pembelian BEV.
- Pembebasan pajak pendaftaran kendaraan.
- Pemberian diskon tarif tol dan biaya parkir publik secara signifikan.
- Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian daya yang masif untuk mengatasi range anxiety (kecemasan jarak tempuh) konsumen.
2. Langkah Radikal Ethiopia: Larangan Total Impor Kendaraan ICE
Di spektrum yang berbeda, Ethiopia mencatatkan sejarah sebagai negara pertama di dunia yang secara resmi melarang impor kendaraan bermesin pembakaran dalam (ICE). Kebijakan radikal ini diterapkan pemerintah di awal 2024 lalu. Tujuannya guna mengatasi defisit devisa akibat tingginya impor bahan bakar minyak (BBM), sekaligus mengoptimalkan surplus energi domestik yang bersih.
Alhasil populasi mobil listrik melonjak drastis di sana. Dari sekitar 7.000 unit EV di 2022 menjadi 115.000 unit pada tahun fiskal 2025/2026.
3. Rekomendasi KOLEKSI untuk Industri Otomotif Indonesia
Melihat tren global tersebut, KOLEKSI menilai pasar otomotif Indonesia memerlukan penyeimbangan instrumen fiskal yang lebih komprehensif agar adopsi kendaraan listrik dapat melaju lebih cepat.
Pemerintah didorong untuk tidak hanya berfokus pada pembebasan pajak impor dan produksi kendaraan listrik semata. Lebih dari itu, insentif fiskal yang agresif juga harus diberikan kepada produsen serta importir peranti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Dengan memperkuat ekosistem charging station dan memberikan stimulus yang merata di seluruh rantai pasok, industri otomotif elektrifikasi di Indonesia diyakini mampu tumbuh lebih kompetitif, mandiri, dan berkelanjutan dalam waktu dekat. (RR)
Baca juga: Spesifikasi Leapmotor B10, SUV Listrik RWD dengan Jarak Tempuh hingga 516 Km
